Dengandiberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 144 dapat disebut Undang-undang Peradilan Administrasi Negara, maka dewasa ini perlindungan hukum terhadap warga 5 masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan melalui 3 badan, yakni DenganKasus Dan Alasan Yang Sama (Studi Putusan Pengadilan Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia, UU No. 51, LN. No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079. Indonesia, Undang- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, LN No.76 Tahun 1981, TLN No AcaraPerdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara MK memiliki. kasus Marbury versus Madison pada tahun 1803. 2. Sebagai contoh, pada tahun 2009 dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara (beschikking).Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara, adalah: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan per- KataKunci : Gugatan Rekonvensi. PERDATA UMUM/6/SEMA 7 2012. 3156 — 0. a) Tentang gugatan rekonvensi, sesuai dengan Pasal 132 a ayat (1) HIR gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi, kecuali terhadap: 1. Kalau Penggugat konvensi [Selengkapnya] Direktori. Putusan. Vay Nhanh Fast Money.

contoh kasus hukum acara peradilan tata usaha negara